Pemerintah konsisten untuk melaksanakan kebijakan peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Sehingga sejak bulan Januari tahun 2014, tidak ada lagi penjualan dalam bentuk bijih (ore/raw material) ke luar negeri. Hal itu diampaikan oleh Dirjen Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono dalam acara Indonesia Mining Conference Smelter dan Pertambangan Berkesinambungan pada 16 Desember 2015. Hadir juga sebagai narasumber dalam acara tersebut adalah Ketua Asosiasi Smelter Indonesia R. Sukhyar, Presiden Direktur PT. Indonesia Asahan Alumunium (INALUM) Winardi Sunoto dan Pakar Lingkungan S. Witoro Soelarno.

Saat ini terdapat 71 Rencana Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian terdiri dari komoditas Nikel, Bauksit, Besi, Mangan, Zirkon, Timbal dan Seng, Kaolit dan Zeolit yang akan dibangun dimana 25 diantaranya sudah mencapai tahap commissioning/produksi.

Strategi hilirisasi peningkatan nilai tambah mineral dengan fasilitasi kerjasama pengolahan antara IUP OP Mineral dengan IUP OPK pengolahan dan pemurnian. Dengan syarat IUP pemasok berstatus CnC. Pemberian keringanan kewajiban terhadap Negara kepada Pihak pembangun smelter (dalam hal kerjasama) tidak dikenakan royalti bijih (royalti dikenakan kepada Pemegang IUP OP). Dalam hal kegiatan terintegrasi (hulu s.d hilir/pemurnian) Royalti dikenakan untuk produk akhir, PMA divestasi sebesar 40% (lebih kecil dibanding apabila kegiatannya di hulu saja, sebesar 51%). Melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga terkait (termasuk lembaga keuangan/pembiayaan) untuk mensukseskan kebijakan nasional (negara). Selama ini PNT sepertinya hanya tugas KESDM dan Kemenperin saja. Infrastruktur Energi Dibangun oleh PLN, dibangun sendiri, kelebihan listrik dijual ke PLN dengan mekanisme Business to Business dan Dibangun oleh Independent Power Producers (beli listrik) –mn– 

Sumber : http://www.minerba.esdm.go.id/public/25296c/INDONESIA-MINING-CONFERENCE–%E2%80%9CSMELTER-DAN-PERTAMBANGAN-BERKESINAMBUNGAN%E2%80%9D-/